Kategori: Reses

KPPU dan LPCR Muhammadiyah Sumut Sosialisasikan Hukum Persaingan Usaha Ke 3 Daerah

Sumut – Dalam rangka memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) PW Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar itu diselenggarakan di tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan (Hotel Sabty Garden), Kota Pematangsiantar (Hotel Horison), dan Kota Binjai (Hotel Kardopa),5-7 November 2018. Peserta dalam kegiatan tersebut berasal dari kader Muhammadiyah di Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Pematangsiantar, Simalungun, Binjai, dan Langkat, dengan jumlah tidak kurang dari 300 orang.

Peserta dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kota Tanjungbalai sedang mendengarkan pemaparan para pembicara.

Sementara pembicara yang membawakan materi sosialisasi hukum persaingan usaha antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih, Ketua LPCR PW Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Mohammad Yusri Isfa, dan pakar hukum sekaligus Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Abdul Hakim Siagian.

Para pembicara (dari kiri ke kanan): Ketua LPCR Muhammadiyah Sumut Dr. Mohammad Yusri Isfa, Pakar Hukum Dr. Abdul Hakim Siagian, Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar.

Nasril Bahar dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah perlu memberi bantuan kepada KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Sumatera Utara agar pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas berjalan dengan baik.

“KPPU adalah ‘wasit’, mereka butuh bantuan untuk mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan konglomerat terhadap unit ekonomi berbasis komunitas. Muhammadiyah dapat berperan untuk itu,” ujarnya.

Nasril menjelaskan, hal yang paling penting untuk diawasi atas hubungan kerjasama antara konglomerat dan pelaku ekonomi berbasis komunitas atau UKM adalah persoalan distribusi dan promosi.

“Muhammadiyah sangat produktif dalam berwirausaha baik dalam ekonomi kreatif maupun kebutuhan pokok. Dalam konteks pemberdayaan umat, jika Muhammadiyah ingin bersinergi dengan konglomerat, kelembagaan majelis ekonomi perlu memahami dasar hukumnya. Seharusnya ada tempat untuk menampung hasil produksi UKM, kalau konglomerat tidak menyediakan itu mereka juga akan melanggar keputusan kementerian,” jelasnya.

“Ada alokasi untuk UKM yang harus disediakan. Mereka mempromosikan dan mempercepat pembayaran. Tapi banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan minder. Distribusi dan promosi ke wilayah yang lebih luas sangat penting untuk pengembangan usaha berbasis komunitas,” sambung Nasril Bahar yang merupakan Anggota DPR RI asal Dapil Sumut 3 itu.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar sedang menyampaikan pemaparannya.

Senada dengan Nasril, Dr. Guntur Syahputra Saragih menekankan betapa pentingnya pelaku ekonomi berbasis komunitas untuk memahami dasar hukum persaingan usaha. Dijelaskannya, untuk menngantisipasi terjadinya kecurangan terhadap pelaku UKM atau terjadinya monopoli oleh konglomerat, pemerintah telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak tepat.

“Tujuan dari pembentukan UU ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian usaha, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha,” jelasnya.

Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih sedang menyampaikan pemaparannya.

Untuk menjamin UU No. 5 Tahun 1999 itu berjalan dengan baik di Sumatera Utara, ia menekankan bahwa KPPU siap untuk selalu bersinergi dengan PW Muhammadiyah dan LPCR. Dengan adanya sinergi antara keduanya, lanjut Dr. Guntur Saragih, banyak pelaku UKM baik dari internal Muhammadiyah maupun diluarnya akan berkembang dan membantu mewujudkan kesejahteraan melalu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Selain itu KPPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM,” tandasnya.

Dukungan dari Nasril Bahar dan Dr. Guntur Saragih itu disambut dengan suka cita oleh Ketua Lembaga LPCR. Ia menyampaikan bahwa dukungan keduanya dapat memberi pengaruh besar kepada setiap Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Sumatera Utara untuk mengembangkan program dan pengembangan amal usaha perserikatan.

“LPCR hanya bertugas mengembangkan program-program Cabang dan Ranting yang sudah ada, tidak melahirkan kegiatan baru. Hubungan LPCR dengan majelis dan lembaga lain seperti katalisator, membantu agar fungsinya berjalan dengan maksimal. Dengan adanya dukungan dari DPR RI dan KPPU, kami semakin optimis, setiap program dan pengembangan amal usaha perserikatan akan semakin mudah terwujud dan dikembangkan,” ungkap Dr. Mohammad Yusri Isfa.

Sementara Dr. Abdul Hakim Siagian dalam kesempatannya menjelaskan, sangat penting bagi pelaku UKM, khsusunya Cabang dan Ranting Muhammadiyah yang menjalankan amal usaha perserikatan untuk memahami dasar hukum persaingan usaha.

“Sebab sejatinya hukum itu menyelamatkan dan memberi keamanan untuk masyarakat, termasuk dalam persoalan persaingan usaha sebagai pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya.

Sosialisasi Program PKBL Bank BRI Di Asahan

Asahan- Anggota Komisi IV H. Nasril Bahar SE., memberikan pemaparan langsung tentang sosialisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pt. Bank BRI Tbk., pada 29 September 2018 di RM Pondok Kelapa, Teladan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Selain itu, hadir juga Kepala Divisi CSR Cabang Asahan Kemal, Kepala Cabang Bank BRI Tanjung Balai, sejumlah tokoh Tanjung Balai, dan perwakilan penerima manfaat PKBL.

Program tersebut merupakan upaya Nasril Bahar sebagai anggota DPR RI untuk membantu masyarakat agar mendapat manfaat dari mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Dalam program itu PT Bank BRI akan memberikan bantuan CSR senilai Rp. 1 miliar lebih dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 80 proposal atau lembaga.

Bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, dan sebagainya.

Sosialisasi Program PKBL Bank Mandiri Di Langkat

Langkat- Anggota Komisi IV H. Nasril Bahar SE., memberikan pemaparan langsung tentang sosialisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pt. Bank Mandiri Tbk., pada 14 September 2018 di RM Cabe Hijau Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Selain itu, hadir juga Divisi PKBL & CSR PT. Bank Mandiri Pusat Masyhuri, Divisi CSR Wilayah Bank Mandiri Ayu Asfihani, sejumlah tokoh Langkat, dan perwakilan penerima manfaat PKBL.

Program tersebut juga merupakan upaya Nasril Bahar sebagai anggota DPR RI untuk membantu masyarakat agar mendapat manfaat dari mitra kerja Komisi VI DPR RI, yaitu PT. Bank Mandiri.

“Program ini harus kita sukseskan bersama sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar sejahtera dan Langkat semakin maju,” katanya diikuti tepuk tangan meriah dari peserta sosialisasi.

Dalam program tersebut, PT Bank Mandiri akan memberikan bantuan CSR senilai Rp. 868.000.000 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 61 proposal atau lembaga.

Bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, dan sebagainya.

Pemberian Pinjaman Modal Awal Pendirian Rumah Pangan Kita Se-Kabupaten Batubara

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, H.Nasril Bahar,SE memberikan bantuan modal awal sekaligus mendeklarasiikan berdirinya 10 unit Rumah Pangan Kita (RPK) di Kabupaten Batubara, awal September 2017 di RM Mangga, Indrapura, Kabupaten Batubara.

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan Program Warung Sembako Rakyat dari Badan Urusan Logistik(Bulog), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengatur distribusi pangan di Indonesia.

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kios yang menjual beberapa bahan pokok berupa beras, gula dan minyak goreng. RPK merupakan mitra Bulog dan dapat didirikan oleh perseorangan dan kelompok masyarakat dengan mengajukan permohonan ke Bulog.

Pelatihan IKM Konveksi Koperasi Wanita Al Fairruz Kabupaten Langkat

Puluhan wanita dari Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Koperasi Wanita Al Fairruz mendapat kesempatan untuk mengikuti Pelatihan IKM Konveksi selama empat hari di Novotel Soechi Medan, September 2017 lalu.

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas rekomendasi Nasril Bahar selaku anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN asal Daerah Pemilihan Langkat, Binjai, Siantar, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Asahan dan Tanjung Balai.

Menurut Nasril Bahar, pelatihan ini dilakukan bagi anggota Koperasi Wanita Al Fairuuz binaan DPD PAN Kabupaten Langkat yang merupakan pelaku usaha eksisting yang ingin dikembangkan lebih lanjut.

Selama pelatihan, para peserta diberikan pelatihan teknik jahit menjahit busana tradisional dan kontemporer oleh instruktur yang khusus didatangkan oleh Kementerian Peridustrian dari Kota Bandung. Instruktur dari Bandung dipilih karena Kota Bandung merupakan salah satu pusat industri konveksi termaju di Indonesia.

Pada pelatihan ini, para peserta yang telah memiliki pengetahuan dasar jahit menjahit lebih banyak diberikan praktek langsung menjahit baju tradisional yang memiliki tingkat kesulitan dan kreatifitas yang tinggi. Para peserta dipandu untuk praktek langsung mulai dari menciptakan motif, memilih jenis kain, memotong kain, membuat pola dan menjahit hingga jadi.

Berkat kesungguhan dan tekad yang kuat untuk bisa mahir, akhirnya seluruh peserta mampu menyelesaikan busana rancangannya masing-masing pada hari terakhir pelatihan dan diperagakan oleh mereka masing-masing dihadapan anggota Komisi VI DPR RI, H Nasril Bahar, SE, Direktur IKM Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kabid Perindustrian Disperindagkop Kabupaten Langkat serta Ketua DPD PAN Kabupaten Langkat.

 

Usai pelatihan seluruh peserta mendapatkan bantuan hibah mesin jahit dan mesin obras dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia serta mendapatkan order perdana dari Nasril Bahar berupa 100 unit busana muslimah. (Aulia Hardi)

(sumber: NBC)

Pelatihan Kewirausahaan Eks TKW di Kabupaten Simalungun

Anggota DPR RI, H.Nasril Bahar,SE memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan kepada eks Tenaga Kerja Wanita (TKW) se-Kabupaten Simalungun oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Simalungun di Hotel Prima Jaya, Perdagangan, 27 Agustus 2017.

Menurut Nasril Bahar, pelatihan ini dilaksanakan atas kekhawatiran akan nasib eks TKW yang sulit untuk menciptakan peluang usaha ekonomi keluarga pasca tidak bekerja sebagai TKW di luar negeri lagi. Kebanyakan eks TKW ini menganggur sehingga kehilangan sumber penghasilan buat diri dan keluarganya sehingga kebanyakan mengalami kesulitan ekonomi.

Pelatihan Kewirausahaan ini memberikan motivasi dan membuka peluang inovasi wirausaha buat para eks TKW yang menjadi pesertanya. Selain pemateri dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia juga dihadirkan Bank Mandiri dan Bank BRI selaku pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk akses permodalan, Bulog dengan program usaha kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) serta cerita sukses dari pelaku usaha di Simalungun.

Nasril Bahar mengaku bahwa eks TKW merupakan problematika bangsa yang perlu diprioritaskan oleh negara untuk ditangani. Hal ini disebabkan jumlahnya yang tidak sedikit serta penangannya yang perlu lintas instansi dan departemen.

Sebagai stimulan bagi para peserta, dalam pelatihan ini dipilih 10 peserta yang akan diikutkan dalam program Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang berhak menerima bantuan hibah modal awal untuk berusaha dari pemerintah.

Nasril Bahar juga memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin menjadi berusaha berjualan bahan pokok dengan menjadi mitra usaha Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog. Dimana Nasril Bahar bersedia membantu modal awal yang nantinya dikembalikan secara menyicil oleh peserta yang berminat. (Aulia Hardi)

(sumber: NBC)