Kategori: Opini

Pentas Seni Budaya Minang Di Batubara: Keberagaman Etnis Potensi Besar Untuk Pembangunan

Batubara- Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki beragam etnis. Keberagaman itu menjadi potensi besar bagi masyarakat untuk solid dan mensukseskan pembangunan di kabupaten tersebut.

Demikian disampaikan tokoh etnis Minang di Sumatera Utara yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar saat memberi kata sambutan dalam Pentas Seni Budaya Daerah (PSBD) edisi Minang, Senin (8/10) di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

“Batubara sangat damai, tidak pernah ada konflik antar etnis. Keberagaman menjadi kekuatan bagi masyarakat Batubara untuk solid membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” katanya.

Nasril yang dalam kesempatan tersebut didampingi Sekretaris Umum Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM-3) Sumatera Utara Yunan Sirhan dan tokoh masyarakat Yahdi Khoir Harahap berharap soliditas itu juga menjadi kekuatan untuk mensukseskan Pemilu 2019 di Kabupaten Batubara.

“Kita berharap soliditas itu menjadi dasar untuk menjalankan pesta demokrasi dengan sukses, aman, dan damai,” harapnya.

Terkhusus kepada masyarakat Minang yang hadir dalam kesempatan tersebut diharapkan selalu memberi manfaat bagi Kabupaten Batubara dan masyarakat luas.

“Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Masyarakat Minang tidak membawa persoalan di kampungnya ke perantauan, masyarakat Minang merantau untuk memberi manfaat dan membantu setiap orang,” tandasnya.

Di akhir kata sambutan, Nasril yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut memberi apresiasi kepada Kabupaten Batubara atas terselenggaranya kegiatan PSBD tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada Ikatan Keluarga Minang Batubara yang telah mengundang dirinya.

 

DPR RI Kritisi Peran BPDPKS Dalam Penghimpunan Dana Kelapa Sawit

Jakarta – Terkait Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, dimana melaui aturan ini penggunaan bio diesel diperluas ke berbagai sektor, Komis VI DPR RI menilai peran Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum berjalan secara signifikan.

Ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Pertamina dan PTPN, anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai dana peruntukkan yang dialokasikan yang telah berjalan selma dua tahun belum menyentuh pelayanan umum.

“Dana peruntukkan yang dialokasikan tersebut tidak menyentuh niat awal menghimpun dana tersebut. Niat tersebut seperti peremajaan, kelanjutan kelapa sawit indonesia sebagai cadangan, dan pengembangan SDM,” katanya.

Nasril Bahar mensinyalir adanya penyimpangan dalam hal pengumpulan dana perkebunan kelapa sawit dengan jumlah yang sangat besar, yang semestinya dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan petani kelapa sawit maupun PTPN dalam sektor bio diesel.

“Bukan sedikit loh, cukup banyak, belasan triliun itu. Kemarin di awal 2018 para konglomerasi ini mendapat subsidi dari BPDPKS, seperti Wilmar Grup, Darmex Grup, Musim Mas Grup, dan lainnya. Pertanyaannya hari ini PTPN tak diuntungkan, Pertamina tidak diuntungkan, sementara mereka (konglomerat) yang diuntungkan. Ini ketidakadilan,” tandasnya.

Merakyat Itu “Menjemput Suara Rakyat”!

Asahan – Di masa dinamika politik yang begitu keras seperti saat ini, kata “merakyat” kehilangan nilai. Banyak masyarakat dari berbagai lapisan pun menerjemahkan kata “merakyat” sebagai sebuah pencitraan belaka.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar saat mengunjungi konstituennya di sebuah rumah makan Minang di Kabupaten Asahan, Selasa (2/10/2018).

“Itu disebabkan oleh politisi-politisi yang tidak bertanggungjawab. Di saat berkampanye seolah merakyat, namun saat menduduki posisi tertentu malah menciptakan dan menjalankan kebijakan yang sangat tidak pro rakyat,” katanya.

Lebih lanjut Nasril mengungkapkan, ada juga pejabat yang tetap percaya diri mencitrakan diri sebagai sosok merakyat meski masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa pejabat itu tidak pro rakyat sedikit pun.

“Banyak juga ditemui kasus-kasus, pejabat tertentu melakukan pencitraan ke masyarakat karena ia tidak mampu menjalankan fungsi sebagai tulang punggung masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Nasril menegaskan bahwa seharusnya merakyat itu adalah “Menjemput Suara Rakyat”.

“Jangan hanya pada saat pemilu saja suara itu dijemput. Suara yang dimaksud adalah aspirasi, keinginan, cita-cita rakyat,” jelasnya.

Di daerah pemilihannya sendiri, Nasril telah menerima aspirasi dari banyak masyarakat. Aspirasi terbesar yang muncul adalah ganti presiden.

“Para pemilih saya percaya bahwa sosok Pak Prabowo dan Pak Sandi mampu memperbaiki berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dan disebabkan oleh rezim saat ini,” tandasnya.

 

 

Menanggapi Usulan “Penjualan” BUMN oleh Menko Kemaritiman

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyoal dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi dalam negeri.

Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar.

Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.

PROBLEMATIKA KREDIT USAHA RAKYAT

Kredit Usaha Rakyat atau biasa yang disingkat dan disebut dengan “KUR” adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum bankable (http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Namun dalam teknis pelaksanaanya, calon debitur (penerima KUR) seringkali mengalami kendala mengenai agunan (jaminan) yang dipersyarakatkan oleh Penyalur KUR.

Realisasi E-Money; Insentif atau Beban Pembiayaan?

Uang Elektronik atau Electronic Money yang familiar dalam masyarakat Indonesia sehari-hari dengan sebutan “E-Money” beberapa hari belakangan ini menjadi wacana hangat yang mewarnai media dan obrolan masyarakat. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah yang akan merealisasikan pembayaran jalan tol hanya dengan menggunakan E-Money pada akhir Oktober 2017 mendatang. Selanjutnya, beragam kritikan muncul seiring dengan wacana pemerintah untuk mengenakan biaya disetiap top-up (isi ulang/penambahan saldo) E-Money.