Kategori: Opini

Ini Tudingan Nasril Bahar ke Jokowi Soal Divestasi Freeport

Jakarta – Akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga menjadi 51,23 persen milik pemerintah yang harus ditebus dengan nilai fantastis, yakni USD 3,85 miliar dinilai lebih bernuansa politis.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar ketika berbincang dengan JPNN, soal langkah rezim Joko Widodo memaksanakan divestasi saham PTFI menjelang 2 tahun berakhir masa kontraknya. Terlebih lagi, pembelian saham oleh holding tambang BUMN PT Inalum dilakukan menggunakan surat utang atau global bond.

“Pada posisi Inalum melakukan divestasi dengan memakai anggaran global bond, urgensi bisnisnya apa itu yang mendesak, kan tidak ada. Kecuali hanya urgensi politik terhadap janji presiden terpilih 2014 (Jokowi-red) untuk melakukan divestasi kembali terhadap PT Freeport, hanya itu saja, tapi urgensi bisnis tidak ada,” kata Nasril, Rabu (26/12).

Dengan demikian, lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak salah bila komisi-komisi terkait di DPR menggunakan hak yang dimiliki. Apakah itu bertanya (interpelasi), penyelidikan (angket), atau cukup melalui rappat kerja dengan pemerintah.

Termasuk soal pernyataan Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu telah melontarkan wacana membentuk pansus bila terdapat persoalan besar dalam proses akuisisi saham PTFI, terutama terkait kewajiban Freeport menyelesaikan kerusakan ekosistem senilai Rp 185 triliun kepada negara.

“Komisi enam perlu rapat kerja dulu dengan kementerian BUMN, baru menempuh jalur berikutnya. Kalau komisi tujuh VII telah rapat kerja silakan saja bentuk pansus, tapi kami akan rapat kerja sebelum teman-teman setuju atau tidak setuju melakukan pansus,” tuturnya.

Terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, Nasril mengatakan ada hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, mengingat kontrak karya PTFI sudah akan berakhir pada 2021. Misalnya kenapa negara membayar USD3,85 miliar menjelang kontraknya habis.

“Kami ingin tahu, kalau enggak dibayar kenapa, kalau dibayar juga apakah menghasilkan dalam jangka berapa tahun melakukan pengembalian investasi,” tegas legislator asal Sumut ini.

Pada intinya, tambah Nasril, pemerintah perlu memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut. Bahkan Komisi XI DPR juga bisa mempertanyakan aksi korporasi PT Inalum tentang global bond.

“Memang kalau mengedepankan aksi politik terhadap aksi korporasi saya tidak setuju. Tapi kalau mengedepankan bisnis to bisnis oke. Karena kalau bisnis dimasuki nuansa politik, yang baik bisa jadi salah, yang salah bisa jadi baik,” tandasnya.

Artikel ini sebelumnya telah terbit di media online JPPN dengan judul “Ini Tudingan Terbaru Oposisi Ke Jokowi Soal Freeport”.

Divestasi Freeport, Nasril Bahar Usul Komisi VI Minta Klarifikasi Inalum

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar akan mengusulkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi dalam rapat kerja guna mengklarifikasi soal akuisisi saham di PT Freepport Indonesia (PTFI).

Dikatakan Nasril, langkah pemerintah mengakuisisi saham di perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut melalui holding BUMN PT Inalum, belum pernah memberikan klarifikasi resmi di komisi yang menjadi mitra BUMN.

Padahal, informasi terakhir soal Freeport yang pernah disampaikan salah seorang menteri di komisi VI, lazimnya setelah kontrak karya PTFI berakhir pada 2021, perusahaan yang beroperasi di Papua itu akan kembali ke negara.

Karenanya pemerintah perlu memberi klarifikasi apa urgensinya bagi negara membayar USD 3,85 miliar demi sekitar 41 persen saham PTFI. Inilah yang perlu dijelaskan oleh pemerintah kepada DPR, terutama dalam hal penggunaan uang negara.

“Inalum itu kan mitra Komisi VI. Ini yang belum pernah diklarifikasi oleh Kementerian BUMN. Ini kan dalam hal pemakaian uang negara. Terlepas dari mana sumber dananya, apakah global bond, tetapi ini yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Nasril saat berbincang dengan JPNN, Rabu (26/12).

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meskipun pembelian saham di luar saham Freeport tidak memerlukan persetujuan dewan, namun DPR berhak untuk mengetahui aksi korporasi dari pada BUMN yang terlibat dalam proses akuisisi tersebut.

“Jadi saya pikir perlu sesegera mungkin Komisi VI memanggil dirut PT Inalum untuk melakukan klarifikasi tentang background maupun aksi membeli sekitar 42 persen saham lagi dengan penambahan, sehingga menjadi 51,23 persen dari saham Rio Tinto,” tutur wakil rakyat asal Sumut III ini.

 

Artikel ini sebelumnya telah terbit di media online JPNN dengan judul “Divestasi Freeport: Oposisi Pengin Komisi VI Panggil Inalum”

Cerah Sinar Sang Surya Di Dataran Tinggi Sumatera Utara

 

Dairi – Muhammadiyah yang memiliki simbol “Sang Surya” adalah perserikatan yang mampu hidup dan berkembang di berbagai medan di Provinsi Sumatera Utara. Mulai dari dataran paling rendah, hingga di dataran paling tinggi, tersebar kader Muhammadiyah.

Demikian disampaikan tokoh Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI H. Nasril Bahar, SE., dalam kata sambutannya pada peringatan Milad Muhammadiyah di salah satu wilayah dataran tinggi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Selasa (25/12).

“Sinar Sang Surya juga ada dan menerangi dataran tinggi Sumatera Utara. Kita tidak sekedar hidup disini, tapi juga memberi penghidupan,” katanya.

Kegiatan Milad Muhammadiyah itu sendiri dihadiri oleh ribuan kader yang berasal dari Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Selain kader perserikatan Muhammadiyah, hadir juga kader-kader Pemuda Muhammadiyah.

Nasril Bahar dalam kesempatan itu juga menekankan bahwa momentum milad sangat penting bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan majelis ekonomi dan berbagai amal usaha.

“Agar kita tetap mandiri dan semakin kuat, sehingga kita mampu memberi sumbangsih nyata untuk perekonomian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional,” tandasnya.

Nasril Bahar: Aisyiyah Bunda Kita, Surga Di Bawah Telapak Kaki Bunda

Batubara – Makna surga di telapak kaki bunda tidak terbatas pada rumah tangga. Konteksnya bahkan sangat luas, hingga mencapai persoalan tatanan suatu negara.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PAN H. Nasril Bahar, SE., di hadapan ibu-ibu Aisyiyah dalam pembukaan Rapimda PD Aisyiyah Kabupaten Batubara, Minggu (9/12).

“Surga di bawah telapak kaki bunda. Kalau kita terjemahkan lebih dalam, baik buruknya suatu negara juga bergantung pada bunda. Bunda yang melahirkan, membesarkan dan memperkuat iman anak-anak bangsa,” katanya.

Oleh sebab itu, jelas Nasril Bahar, untuk menciptakan kebajikan di tengah negara juga tidak terlepas dari kekuatan sang bunda.

“Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama kali diajarkan kepada anak anak kita oleh bunda. Setiap pengetahuan yang didapatkan anak, diajarkan pertama kali oleh bunda,” jelasnya.

Bagi warga Muhammadiyah, termasuk mayoritas politisi di Partai Amanat Nasional, ibu-ibu di perserikatan Aisyiyah adalah bunda.

“Kami bukan berada di belakang, kami di depan untuk terus membantu dan menguatkan. Dan kami para politisi PAN yang mendapatkan dukungan dan mandat dari bunda kami di Aisyiyah, memiliki utang yang besar kepada mereka,” ungkap Nasril Bahar.

Selain itu, Nasril Bahar juga sangat mengapresiasi perserikatan Aisyiyah yang telah mengembangkan dakwah dengan sangat baik.

“Aisyiyah memberi kita kabar baik, pesan-pesan dalam setiap pengajian dan penyampaian yang disampaikan dalam setiap pertemuan tentunya adalah tentang menjadikan rumah tangga sebagai kekuatan utama untuk sejahtera. Dakwah yang dikembangkan juga tidak hanya untuk anggota, tapi juga untuk yang bukan anggota perserikatan,” ujar Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Sumut III itu.

Di masa mendatang, Nasril Bahar berharap perserikatan Aisyiyah dapat terus memperkuat pengembangan dakwah ke seluruh masyarakat, tidak semata terbatas pada warga Muhammadiyah.

“Tidak mungkin kita seragamkan dengan satu warna. Yang penting adalah berkerudung dan risalah yang disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah sampai ke rumah tangga dan mampu memperkuat rumah tangga,” tandasnya.

Nasril Bahar Cecar Bos Jasa Marga Soal Tol Japek yang Mahal

Jakarta – Komisi VI DPR meminta PT Jasa Marga Tbk (Tbk) untuk menjelaskan tentang proyek jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Sebab proyek itu disebut-sebut sebagai proyek termahal.

Pertanyaan itu diungkapkan setelah Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN membahas mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tiba-tiba salah satu anggota minta Jasa Marga menjelaskan proyek tersebut.

“Sekarang tolong dijelaskan itu maksudnya apa ada yang bilang termahal,” kata Anggota Komisi VI Fraksi PAN Nasril Bahar di Gedung DPR, Senin (11/12/2018).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani pun menjelaskan secara rinci. Proyek itu memiliki total biaya investasi sekitar Rp 16,233 triliun yang terdiri dari biaya proyek Rp 14,69 triliun dan biaya bunga pinjaman Rp 1,53 triliun.

“Investasi itu dengan rasio keuangan ekuitas 30% dan pinjaman 70%,” terangnya.

Dari nilai investasi itu, diperkirakan biaya untuk pembangunan per km mencapai Rp 355 miliar. Menurutnya nilai itu wajar lantaran pembangunannya melayang secara penuh sepanjang 36 km.

“Kalau harga rara-rata per km tol Sumatra itu biasa Rp 104 miliar karena di atas tanah. Kalau elevated ini Rp 355 miliar per km. Karena memang nilai nilai jalan elevated bisa 2-3,5 kali dari yang biasa,” ujarnya.

Penjelasan belum selesai, Nasril Bahar langsung menyelak penjelasan Desi. Menurutnya tidak wajar untuk membangun jalan sebesar itu meski dibangun secara elevated.

“Saya yakin ini banyak data yang dibuat-buat. Bayangkan saja per km Rp 355 miliar, berarti per meter 365 juta. Saya tidak habis pikir bisa sebanyak itu. Bagi saya ini aneh,” tegasnya

Selain itu, Nasril Bahar Dia juga mempertanyakan terkait perkiraan volume lalu lintas Jakarta Cikampek II Elevated sekutar 50 ribu kendaraan per hari. Apalagi tol tersebut tidak dibuat adanya pintu keluar di tengah ruas.

Nasril Bahar Mendukung Penuh Pengembangan Dakwah Muhammadiyah Di Batubara

Batubara – Anggota DPR RI Fraksi PAN H. Nasril Bahar, SE., menghadiri rangkaian acara PD Muhammadiyah Kabupaten Batubara yang digelar pada Minggu (9/12/2018), di Indrapura, Kabupaten Batubara.

Adapun rangkaian acara tersebut antara lain Muspimda PD Aisyiyah Kabupaten Batubara, pelantikan PD Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Batubara, dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Batubara.

Dalam kata sambutannya, Nasril Bahar berharap Muspimda PD Aisyiyah Kabupaten Batubara dapat melahirkan program pemberdayaan ekonomi yang kuat.

“Karena hampir sebagian besar permasalahan umat hari ini adalah ekonomi. Yang kreatif itu adalah para ibu-ibu rumah tangga, seperti ibu-ibu Aisyiyah dan generasi perempuan seperti Nasyiatul Aisyiyah,” katanya.

“Saya akan membantu, memberikan ruang aspirasi ibu Aisyiyah dalam mewujudkan ekonomi kreatif, kita akan bantu dan memaksimalkan selagi kami dimandatkan ibunda dan ayahanda di Muhammadiyah,” imbuh Nasril Bahar.

Kepada para pengurus PD Nasyiatul Aisyiyah, Nasril Bahar memberi apresiasi yang besar. Menurutnya, Nasyiatul Aisyiyah adalah harapan Muhammadiyah untuk membentuk generasi muda perempuan yang tangguh dalam mengembangkan dakwah.

“Nasyiatul Aisyiyah telah dibentuk, saya sangat mengapresiasi upaya mempersiapkan generasi penerus Aisyiyah tersebut,” ungkapnya.

Sementara terkait pembangunan gedung dakwah, Nasril Bahar berjanji memberikan bantuan maksimal hingga gedung itu menjadi pusat dakwah di Batubara.

“Gedung dakwah akan menjadi pusat dakwah di Batubara, baik bagi warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum,” tandasnya.

Nasril Bahar Pertanyakan Kenapa Jokowi Belum Kunjungi Mesir

Mesir – Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Mesir, khususnya di bidang perdagangan berjalan dengan sangat baik. Tercatat bahwa neraca perdagangan Indonesia-Mesir pada periode Januari-Juni 2018 mengalami surplus untuk Indonesia, yaitu sebesar USD 518 juta.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi VI Nasril Bahar usai menghadiri pertemuan tentang industri dan perdagangan bersama Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Dubes RI untuk Mesir Helmy Fauzy, Ketua Komisi Parlemen Mesir, serta delegasi Parlemen RI untuk Mesir di Gedung Parlemen Mesir beberapa hari lalu.

“Bahkan pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 yang berlangsung pada 24-28 Oktober 2018, telah dilakukan penandatanganan kontrak dagang Indonesia-Mesir senilai 76,48 juta dollar AS atau setara Rp 1,16 triliun,” katanya.

“Kopi Sumatera termasuk salah satu yang dibicarakan. Ini menjadi indikator dari strategisnya dan pentingnya hubungan Indonesia-Mesir untuk Indonesia di bidang industri dan perdagangan,” imbuh Nasril Bahar yang merupakan anggota dari Fraksi PAN itu.

Selain dalam bidang perdagangan dan industri, jelas Nasril Bahar, hubungan baik antara Indoesia dan Mesir juga terlihat di bidang pendidikan.

“Hingga akhir Agustus 2018, Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI mencatat, ada 5.955 mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Mesir,” ujarnya.

Namun di balik hubungan baik tersebut, Nasril Bahar menyayangkan perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terhadap Mesir. Presiden Jokowi, lanjutnya, belum pernah melakukan kunjungan kerja atau kenegaraan ke Mesir.

“Sepatutnya Bapak Jokowi menaruh perhatian yang lebih besar kepada Mesir, kunjungan kerja ataupun kenegaraan Presiden sangat penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama di berbagai bidang dengan Mesir,” ungkapnya.

Jika komitmen kerja sama Indonesia-Mesir meningkat, jelas Nasril Bahar, akan memberi dampak yang besar untuk perdagangan atau ekspor Indonesia.

“Dalam perdagangan, apalagi antar dua negara, kepercayaan dan komitmen sangat penting. Mesir adalah negara yang kepercayaannya terhadap kita tidak boleh hilang, kalau sampai hilang sedikit-banyaknya pasti akan memberi dampak negatif untuk perekonomian kita,” jelas Nasril Bahar.

“Begitu juga dalam bidang pendidikan, banyak mahasiswa kita yang sedang menimba ilmu disana. Kita (Indonesia) harus mampu terus meningkatkan kepercayaan Mesir bahwa ribuan mahasiswa Indonesia selalu membawa nilai-nilai yang baik ke Mesir,” tandasnya.

Menciptakan Generasi Islam Yang Bertaqwa Dan Cerdas

Medan – Masa depan Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas generasi penerus. Oleh karenanya, penting bagi setiap keluarga beragama Islam untuk mendidik dan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi yang bertaqwa dan cerdas.

Demikian disampaikan Santri Milenial, julukan untuk M. Faisal yang merupakan Caleg DPRD Dapil Sumut 1 Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN) saat dipercaya memberi tausyiah dalam pengajian rutin PC Aisyiyah Tegal Sari II, Jumat (26/10) di Masjid Taqwa, Jalan Bromo Gg. Taqwa, Medan.

“Kita harus menghindarkan anak-anak kita dari perbuatan maksiat. Setiap keluarga harus menjalankan komitmen untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi Islam yang bertaqwa dan cerdas,” katanya.

Faisal menjelaskan, jika memiliki kualitas ketaqwaan dan kecerdasan yang sangat baik, maka semakin mudah pula bagi generasi penerus Islam untuk menjalankan konsep Rahmatan Lil Alamiin.

“Dengan taqwa dan kecerdasan yang baik, generasi tersebut akan menjadi pemimpin yang akan memakmurkan bumi, memakmurkan seluruh sekalian alam,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Faisal, dengan banyak generasi penerus yang berkualitas, nilai-nilai suci agama Islam dapat terus terjaga dan terhindar dari segala bentuk penistaan.

“Kita harus melindungi nilai-nilai syariat Islam dan menghindarkannya dari segala bentuk penistaan,” tandasnya.

 

Masyarakat Minang Di Seluruh Daerah Akan Menangkan Prabowo-Sandi

Medan – Masyarakat Minang perantau di Sumatera Utara diyakini dapat memicu terbentuknya gerakan mendukung dan memenangkan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demikian disampaikan tokoh Minang Sumatera Utara yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat menghadiri Diskusi Pilpres dan Deklrasi Gerakan Minang Prabowo-Sandi Sumatera Utara di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (13/8).

“Gerakakan yang dimulai masyarakat Minang perantau di Sumatera Utara ini harus dijadikan sebagai pemicu terbentuknya gerakan serupa di seluruh daerah di Indonesia yang terdapat masyarakat Minang perantau di dalamnya,” katanya.

Gerakan tersebut, jelas Nasril yang merupakan anggota Komisi VI DPR RI itu, juga penting sebagai dukungan moral kepada masayarakat di Sumatera Barat agar kembali memenangkan Prabowo-Sandi pada 2019 nanti.

“Terkhusus untuk Provinsi Sumatera Barat, gerakan ini penting sebagai upaya mempertahankan 76,29 % perolehan Bapak Prabowo Subianto pada 2014 lalu, bahkan meningkatkannya,” jelasnya.

Selain itu, Nasril kembali menegaskan bahwa masyarakat Minang ahli dalam berpolitik.

“Oleh karenanya, kita harus berani tampil dengan selalu membawa jati diri ke-Minang-an kita,” tandasnya.

Masyarakat Minang Merantau Untuk Memberi Manfaat

Batubara – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam etnis Minang merupakan salah satu yang paling banyak merantau di berbagai daerah di Indonesia, khsusunya di sepanjang Pulau Sumatera.

Saat merantau, masyarakat Minang selalu membawa dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan pepatah “Dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang”.

Hal itu ditegaskan salah satu tokoh masyarakat Minang Sumatera Utara H. Nasril Bahar, SE., saat memberi kata sambutan dalam Pentas Seni Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Batubara edisi Minang, Senin (8/10) di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

“Masyarakat Minang kemana pun merantau harus mampu beradaptasi dengan masyarakat lokal, menghargai adat dan budayanya, tapi tidak kehilangan jadi dirinya,” katanya disambut tepuk tangan meriah dari ratusan masyarakat yang berhadir.

Masyarakat Minang, lanjut Nasril yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, membawa serta banyak manfaat ke tempat perantauannya.

“Masyarakat Minang tidak membawa persoalan di kampungnya ke perantauan, tidak membuat masalah. Masyarakat Minang merantau untuk memberi manfaat, membantu masyarakat lokal,” ujarnya.