Kategori: Berita PAN

“Matahari” Kembali Terbit Di Tanjungbalai

Tanjungbalai – Semangat membara para kader yang muncul dalam pelantikan DPD, DPC, dan DPRT Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kota Tanjungbalai menandakan bahwa “Matahari” kembali terbit di daerah berjuluk “Kota Kerang” itu.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Sumut 3 saat memberikan orasi politik di dalam sesi pelantikan tersebut, Minggu (4/11/2018) malam di Gedung Wanita Tanjungbalai.

“Melihat semangat yang diperlihatkan DPD PAN Tanjungbalai, saya yakin PAN mampu merebut lebih dari 3 kursi di DPRD Tanjungbalai. Saya yakin, jika semangat itu dijaga dan terus dikembangkan, “Matahari” (simbol PAN) akan kembali terbit di Tanjungbalai,” tegas Nasril Bahar.

Nasril Bahar juga menekankan bahwa ketidakhadiran PAN di DPRD Kota Tanjungbalai periode 2014-2019 harus dijadikan sebagai pelajaran besar.

“Pada 2014 lalu, PAN tidak mendapatkan satu pun kursi di DPRD Kota Tanjungbalai. Ini harus menjadi pelajaran besar bagi DPD PAN Tanjungbalai untuk kembali merebut kemenangan di Tanjung Balai. Minimal PAN harus merebut 3 kursi di DPRD Tanjungbalai periode 2019-2024,” ujarnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, jelas Nasril Bahar, seluruh kader dan caleg PAN di Tanjungbalai, harus menaruh kepercayaan kepada para “panglima perangnya”.

“‘Panglima perang’ yang dimaksud adalah para pimpinan partai. Dengan kondisi tidak ada kursi pada Pileg sebelumnya, kepercayaan pada strategi yang dibuat oleh para panglima perang sangat penting. Sebab para panglima perang hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kursi,” tandasnya.

Kunjungi Tuan Guru Babussalam, Cawapres Sandi Didoakan Jadi Pemimpin Amanah

Langkat – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno memanfaatkan kunjungannya ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk bersilaturahmi ke perkampungan religius Babussalam, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang.

Dalam kunjungan yang dilakukan pada Minggu (11/11/2018) siang itu, Sandi turut didampingi Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota DPR-RI Fraksi PAN Dapil Sumut 3 Nasril Bahar, dan para petinggi PAN lainnya diantaranya juga calon anggota DPD RI Abdul Hakim Siagian.

Disana, Sandiaga Uno langsung diterima oleh Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim El Sarwani beserta para warga yang sejak pagi hari telah memadati perkampungan Babussalam.

Pada kesempatan itu, Tuan Guru berdoa untuk kesehatan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto dan berharap keduanya menjadi pemimpin yang amanah. Tuan Guru juga berharap ada perubahan bila nanti Allah mempercayakan pasangan ini menjadi pemimpin Indonesia.

Usai berbincang dengan Tuan Guru Besilam, Sandiaga Uno beserta rombongan juga berkesempatan dijamu makan siang oleh Tuan Guru, dengan nuansa kekeluarga dan kenyamanan yang sangat kental.

Selain itu Tuan Guru juga menghidangkan makanan khas Babussalam yaitu “Kolak Jantan” yang selalu dihidangkan bila para tamu penting mengunjungi perkampungan religius itu.

Nasril Bahar Tegaskan Kenaikan Anggaran ASN Tidak Dijadikan Pencitraan Pemilu 2019

Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan.

Dirangkung dalam pendapat akhir mini, persetujuan F-PAN tersebut dibacakan oleh Anggota DPR RI Dapil Sumut 3 H. Nasril Bahar, SE., Selasa (30/10/2018) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 1, Jakarta.

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa realisasi capaian asumsi ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 perlu senantiasa dijaga keberlakuannya oleh pemerintah.

Fraksi PAN juga memberi catatan bahwa dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 pemerintah bekerja lebih keras, agar target Pendapatan Negara dapat tercapai menggunakan kebijakan fiskal yang efektif dan kondusif untuk dunia usaha.

“Pemerintah supaya menjaga agar pembayaran bunga utang senantiasa berada pada batas kemampuan fiskal untuk membayarnya secara berkelanjutan. Pemerintah hendaknya menjaga utang-utang baru masih berada dalam jangkauan kemampuan pembayaran bunga utang tanpa mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi dan bantuan sosial pada masyarakat,” ujar Nasril.

Selain itu, Fraksi PAN menilai bahwa rencana pemerintah menaikkan gaji pokok dan pensiun aparatur negara, serta pensiunan pada tahun 2019 tergolong baik dalam berusaha meningkatkan taraf hidup aparatur negara dan pensiunan.

“Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan tahap selanjutnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,” sebut Nasril menyimpulkan pendapat akhir mini tersebut.

Usai membacakan pendapat akhir mini tersebut, Nasril juga mengimbau agar pemerintah tidak menjadikan kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk aparatut negara dan pensiunan tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pencitraan.

“Kenaikan 20% anggaran utk ASN jangan dibpakai oemerintah untuk pencitraan menghadapi pemilu 2019,” tegas Nasril.

Soliditas Kader Di Akar Rumput Kunci Kemenangan PAN!

Medan – DPC PAN Medan Timur merupakan salah satu cabang yang sangat solid dalam agenda memenangkan Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilu 2019 mendatang.

Penilaian itu muncul dari seorang Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut 1 dari PAN, M. Faisal Bahar saat bersilaturahmi dengan segenap unsur DPC PAN Medan Timur, Rabu (3/10/2018) di Jalan Bilal, Kecamatan Medan Timur.

“Berdasarkan informasi yang saya terima dan dari penglihatan saya hari ini, keluarga besar PAN di Kecamatan Medan Timur sangat solid. Soliditas di akar rumput adalah kunci kemenangan PAN,” katanya.

Faisal yang juga merupakan inisiator Santri Berbuat itu pun mengaku sangat bahagia dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar PAN di Kecamatan Medan Timur.

“Saya sangat senang dan berterima kasih dapat bersilaturahmi, bertatap muka, saling berkenalan dengan para kader-kader yang sangat loyal dan total terhadap perjuanagan PAN ini,” ungkapnya.

Selain itu, Faisal juga menyampaikan motivasi kepada pengurus DPC PAN Medan Timur serta seluruh Ketua Ranting dan jajarannya yang hadir dalam kesempatan tersebut.

“Berdakwah maknanya sangat luas. Berjuang sebagai politisi untuk memperjuangkan hak rakyat juga bagian dari berdakwah. Mari sama-sama kita terus melakukan dakwah politik agar masyarakat dapat merasakan langsung buah perjuangan dari PAN,” tandasnya.

Permendag 16 Berpotensi Munculkan Ketidakadilan

Anggota Komisi VI, H.Nasril Bahar,SE

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, khawatir penerapan sistem lelang gula kristal rafinasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Pasalnya, kata Nasril di Jakarta, Selasa (10/10), skema perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas hanya menguntungkan sejumlah perusahaan peserta lelang dan berpotensi merusak tata niaga perdagangan.

Nasril tidak sependapat dengan dalil menteri perdagangan (mendag), bahwa sistem lelang untuk menutup celah kebocoran gula kristal rafinasi. Menurutnya, kebocoran dalam tata niaga gula kristal rafinasi adalah efek salah pengelolaan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Adanya rembesan ke pasar itu karena Kementerian Perdagangan tidak mampu melaksanakan peraturan presiden tentang tata niaga gula rafinasi,” ujar Nasril.

Karena itu, Nasril menyarankan Kemendag untuk mengkaji ulang rencana penerapan lelang online gula kristal rafinasi, termasuk Permendag Nomor 16. “Aturan ini perlu ditinjau ulang,” imbaunya.

Pelaku UKM sekaligus perwakilan dari Asosiasi Transparansi Gula, Supriyanto menilai Permendag 16 akan menambah beban masyarakat, terutama pelaku Industri Kecil Mikro (IKM). Pasalnya, belum seluruh masyarakat dan pelaku usaha melek teknologi, termasuk mengakses lelang secara online.

Penambahan ongkos akomodasi yang tinggi dan harus cash dimuka jika mau ikut lelang, menjadi persoalan tersendiri. “Para pelaku IKM dan UKM banyak yang belum melek teknologi, tentunya kami akan kalah bersaing dengan orang-orang yang melek teknologi dan modal yang besar dan hasilnya akan menghambat pelaku IKM dan UKM di daerah,” kata Supriyanto.

PAN Tolak Rencana Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket

*PAN, PKS dan Gerindra Walk Out*

NBC, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto menuturkan, pihaknya menilai temuan pansus sudah cukup sehingga masa kerja pansus tak memerlukan perpanjangan.

“PAN tidak setuju (masa kerja pansus) diperpanjang,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Alasan utama perpanjangan masa kerja pansus adalah karena pihak KPK belum hadir dalam rapat untuk mengklarifikasi temuan-temuan pansus.

Terkait hal tersebut, Yandri menilai hal itu bisa menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan pansus pada rapat paripurna.

“Kan enggak ada jaminan juga kalau diperpanjang KPK akan hadir. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, itu diramu sedemikian rupa untuk dilaporkan di paripurna,” tuturnya.

Setelah rekomendasi disampaikan, DPR melalui rapat paripurna bisa memutuskan kemana rekomendasi tersebut akan diteruskan.

“Apakah ke KPK atau Presiden, atau ke mana? Kan tinggal follow up-nya bagaimana,” kata anggota Komisi II DPR itu.

PAN mengkhawatirkan, penyelidikan pansus akan meluas jika masa kerja pansus diperpanjang. Adapun PAN, kata Yandri, berkomitmen untuk memperkuat KPK.

“Kalau diperpanjang kan kami khawatir memperlemah,” ucap Yandri.

PKS, Gerindra, dan PAN “Walk Out”

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra walk out dari Rapat Paripurna pembahasan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga fraksi tersebut keluar dari Paripurna seusai Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat pada laporan kerja Pansus Angket KPK.

“Saya juga heran (disetujui), fraksi PAN tadi kan mengusulkan per fraksi menyikapi laporan tersebut tapi tidak didengar. Ya sudah (walk out),” lanjut Yandri. (Aulia Hardi)

PAN Walk Out dari Paripurna RUU Pemilu

NBC, Jakarta – Sidang paripurna memutuskan melakukan voting untuk pemungutan suara pengambilan keputusan RUU Pemilu malam ini. Fraksi PAN memutuskan walk outdari sidang paripurna.

“Apa pun yang sudah diputuskan kami hormati, silakan Saudara-saudaraku ambil sebuah keputusan,” ungkap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) pukul 23.40 WIB.

Dia sempat membanyol, pembahasan RUU Pemilu membuat sidang paripurna menjadi ramai. Sebab, tidak setiap saat sidang paripurna anggota DPR hadir semua seperti saat ini.

“Kami menghargai perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, atas nama fraksi, untuk tahapan berikutnya, pengambilan tingkat II di forum paripurna, kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

PAN sejak awal memang punya sikap berbeda dengan partai koalisi pemerintah lainnya. Di saat pemerintah ingin presidential threshold 20 persen, PAN minta dihapus. (Aulia Hardi)

PAN Tolak Perppu Ormas karena Proses Pembubaran Tanpa Pengadilan

*PAN, PKS, Gerindra, Demokrat Walk Out*

NBC, Jakarta – Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan mekanisme pembubaran ormas dalam Perppu, tanpa melalui jalur pengadilan.

“Kalau PAN kan sudah keliatan selama ini ya, kita sebenarnya kalau yang anti-Pancasila ya memang harus dibasmi dan harus dibubarkan. Setuju semua kita itu. Tapi yang jadi persoalkan itu cara pembubarannya yang kita kurang setuju,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta membubarkan ormas begitu saja, karena yang berhak mencabut dan membubarkan suatu ormas adalah pengadilan. Yandri mengkritisi dihapusnya frasa pengadilan di Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu.

Gara-gara Perppu itu, HTI dibubarkan seketika. Padahal di UU ormas sebelumnya diatur bahwa pencabutan izin dan pembubaran ormas ditentukan melalui mekanisme pengadilan apabila ia dianggap menyalahi aturan.

“Masa yang mengeluarkan surat dia (pemerintah), masa dia juga yang mencabut atau membubarkan. Kan harus ada wasit, harusnya yang menilai dari sebuah organisasi itu ya pengadilan,” pungkasnya.

Selain PAN, fraksi lain yang keras menolak Perppu Ormas adalah PKS, Demokrat dan Gerindra. Mereka menilai pemerintah semena-mena membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan. (Aulia Hardi)