Penulis: 4dm1n

Pemberian Pinjaman Modal Awal Pendirian Rumah Pangan Kita Se-Kabupaten Batubara

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, H.Nasril Bahar,SE memberikan bantuan modal awal sekaligus mendeklarasiikan berdirinya 10 unit Rumah Pangan Kita (RPK) di Kabupaten Batubara, awal September 2017 di RM Mangga, Indrapura, Kabupaten Batubara.

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan Program Warung Sembako Rakyat dari Badan Urusan Logistik(Bulog), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengatur distribusi pangan di Indonesia.

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kios yang menjual beberapa bahan pokok berupa beras, gula dan minyak goreng. RPK merupakan mitra Bulog dan dapat didirikan oleh perseorangan dan kelompok masyarakat dengan mengajukan permohonan ke Bulog.

Pelatihan IKM Konveksi Koperasi Wanita Al Fairruz Kabupaten Langkat

Puluhan wanita dari Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Koperasi Wanita Al Fairruz mendapat kesempatan untuk mengikuti Pelatihan IKM Konveksi selama empat hari di Novotel Soechi Medan, September 2017 lalu.

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas rekomendasi Nasril Bahar selaku anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN asal Daerah Pemilihan Langkat, Binjai, Siantar, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Asahan dan Tanjung Balai.

Menurut Nasril Bahar, pelatihan ini dilakukan bagi anggota Koperasi Wanita Al Fairuuz binaan DPD PAN Kabupaten Langkat yang merupakan pelaku usaha eksisting yang ingin dikembangkan lebih lanjut.

Selama pelatihan, para peserta diberikan pelatihan teknik jahit menjahit busana tradisional dan kontemporer oleh instruktur yang khusus didatangkan oleh Kementerian Peridustrian dari Kota Bandung. Instruktur dari Bandung dipilih karena Kota Bandung merupakan salah satu pusat industri konveksi termaju di Indonesia.

Pada pelatihan ini, para peserta yang telah memiliki pengetahuan dasar jahit menjahit lebih banyak diberikan praktek langsung menjahit baju tradisional yang memiliki tingkat kesulitan dan kreatifitas yang tinggi. Para peserta dipandu untuk praktek langsung mulai dari menciptakan motif, memilih jenis kain, memotong kain, membuat pola dan menjahit hingga jadi.

Berkat kesungguhan dan tekad yang kuat untuk bisa mahir, akhirnya seluruh peserta mampu menyelesaikan busana rancangannya masing-masing pada hari terakhir pelatihan dan diperagakan oleh mereka masing-masing dihadapan anggota Komisi VI DPR RI, H Nasril Bahar, SE, Direktur IKM Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kabid Perindustrian Disperindagkop Kabupaten Langkat serta Ketua DPD PAN Kabupaten Langkat.

 

Usai pelatihan seluruh peserta mendapatkan bantuan hibah mesin jahit dan mesin obras dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia serta mendapatkan order perdana dari Nasril Bahar berupa 100 unit busana muslimah. (Aulia Hardi)

(sumber: NBC)

Pelatihan Kewirausahaan Eks TKW di Kabupaten Simalungun

Anggota DPR RI, H.Nasril Bahar,SE memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan kepada eks Tenaga Kerja Wanita (TKW) se-Kabupaten Simalungun oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Simalungun di Hotel Prima Jaya, Perdagangan, 27 Agustus 2017.

Menurut Nasril Bahar, pelatihan ini dilaksanakan atas kekhawatiran akan nasib eks TKW yang sulit untuk menciptakan peluang usaha ekonomi keluarga pasca tidak bekerja sebagai TKW di luar negeri lagi. Kebanyakan eks TKW ini menganggur sehingga kehilangan sumber penghasilan buat diri dan keluarganya sehingga kebanyakan mengalami kesulitan ekonomi.

Pelatihan Kewirausahaan ini memberikan motivasi dan membuka peluang inovasi wirausaha buat para eks TKW yang menjadi pesertanya. Selain pemateri dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia juga dihadirkan Bank Mandiri dan Bank BRI selaku pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk akses permodalan, Bulog dengan program usaha kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) serta cerita sukses dari pelaku usaha di Simalungun.

Nasril Bahar mengaku bahwa eks TKW merupakan problematika bangsa yang perlu diprioritaskan oleh negara untuk ditangani. Hal ini disebabkan jumlahnya yang tidak sedikit serta penangannya yang perlu lintas instansi dan departemen.

Sebagai stimulan bagi para peserta, dalam pelatihan ini dipilih 10 peserta yang akan diikutkan dalam program Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang berhak menerima bantuan hibah modal awal untuk berusaha dari pemerintah.

Nasril Bahar juga memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin menjadi berusaha berjualan bahan pokok dengan menjadi mitra usaha Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog. Dimana Nasril Bahar bersedia membantu modal awal yang nantinya dikembalikan secara menyicil oleh peserta yang berminat. (Aulia Hardi)

(sumber: NBC)

PermodalanNasionalMadani (PNM)

Pada bulan Agustus 2008, PNM telah meluncurkan program pembiayaan langsung yang disebut ULaMM, atau “Unit Layanan Modal Mikro”. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya.

WIRAUSAHA PEMULA

Merupakan program membantu pelaku usaha pemula untuk mengembangkan usahanya.Penerima Bantuan Pemerintah adalah Wirausaha Pemula yang telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usaha.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

PAN Tolak Rencana Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket

*PAN, PKS dan Gerindra Walk Out*

NBC, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto menuturkan, pihaknya menilai temuan pansus sudah cukup sehingga masa kerja pansus tak memerlukan perpanjangan.

“PAN tidak setuju (masa kerja pansus) diperpanjang,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Alasan utama perpanjangan masa kerja pansus adalah karena pihak KPK belum hadir dalam rapat untuk mengklarifikasi temuan-temuan pansus.

Terkait hal tersebut, Yandri menilai hal itu bisa menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan pansus pada rapat paripurna.

“Kan enggak ada jaminan juga kalau diperpanjang KPK akan hadir. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, itu diramu sedemikian rupa untuk dilaporkan di paripurna,” tuturnya.

Setelah rekomendasi disampaikan, DPR melalui rapat paripurna bisa memutuskan kemana rekomendasi tersebut akan diteruskan.

“Apakah ke KPK atau Presiden, atau ke mana? Kan tinggal follow up-nya bagaimana,” kata anggota Komisi II DPR itu.

PAN mengkhawatirkan, penyelidikan pansus akan meluas jika masa kerja pansus diperpanjang. Adapun PAN, kata Yandri, berkomitmen untuk memperkuat KPK.

“Kalau diperpanjang kan kami khawatir memperlemah,” ucap Yandri.

PKS, Gerindra, dan PAN “Walk Out”

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra walk out dari Rapat Paripurna pembahasan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga fraksi tersebut keluar dari Paripurna seusai Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat pada laporan kerja Pansus Angket KPK.

“Saya juga heran (disetujui), fraksi PAN tadi kan mengusulkan per fraksi menyikapi laporan tersebut tapi tidak didengar. Ya sudah (walk out),” lanjut Yandri. (Aulia Hardi)

PAN Walk Out dari Paripurna RUU Pemilu

NBC, Jakarta – Sidang paripurna memutuskan melakukan voting untuk pemungutan suara pengambilan keputusan RUU Pemilu malam ini. Fraksi PAN memutuskan walk outdari sidang paripurna.

“Apa pun yang sudah diputuskan kami hormati, silakan Saudara-saudaraku ambil sebuah keputusan,” ungkap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) pukul 23.40 WIB.

Dia sempat membanyol, pembahasan RUU Pemilu membuat sidang paripurna menjadi ramai. Sebab, tidak setiap saat sidang paripurna anggota DPR hadir semua seperti saat ini.

“Kami menghargai perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, atas nama fraksi, untuk tahapan berikutnya, pengambilan tingkat II di forum paripurna, kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

PAN sejak awal memang punya sikap berbeda dengan partai koalisi pemerintah lainnya. Di saat pemerintah ingin presidential threshold 20 persen, PAN minta dihapus. (Aulia Hardi)

PAN Tolak Perppu Ormas karena Proses Pembubaran Tanpa Pengadilan

*PAN, PKS, Gerindra, Demokrat Walk Out*

NBC, Jakarta – Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan mekanisme pembubaran ormas dalam Perppu, tanpa melalui jalur pengadilan.

“Kalau PAN kan sudah keliatan selama ini ya, kita sebenarnya kalau yang anti-Pancasila ya memang harus dibasmi dan harus dibubarkan. Setuju semua kita itu. Tapi yang jadi persoalkan itu cara pembubarannya yang kita kurang setuju,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta membubarkan ormas begitu saja, karena yang berhak mencabut dan membubarkan suatu ormas adalah pengadilan. Yandri mengkritisi dihapusnya frasa pengadilan di Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu.

Gara-gara Perppu itu, HTI dibubarkan seketika. Padahal di UU ormas sebelumnya diatur bahwa pencabutan izin dan pembubaran ormas ditentukan melalui mekanisme pengadilan apabila ia dianggap menyalahi aturan.

“Masa yang mengeluarkan surat dia (pemerintah), masa dia juga yang mencabut atau membubarkan. Kan harus ada wasit, harusnya yang menilai dari sebuah organisasi itu ya pengadilan,” pungkasnya.

Selain PAN, fraksi lain yang keras menolak Perppu Ormas adalah PKS, Demokrat dan Gerindra. Mereka menilai pemerintah semena-mena membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan. (Aulia Hardi)

Menanggapi Usulan “Penjualan” BUMN oleh Menko Kemaritiman

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyoal dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi dalam negeri.

Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar.

Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.