KPPU dan LPCR Muhammadiyah Sumut Sosialisasikan Hukum Persaingan Usaha Ke 3 Daerah

Sumut – Dalam rangka memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) PW Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar itu diselenggarakan di tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan (Hotel Sabty Garden), Kota Pematangsiantar (Hotel Horison), dan Kota Binjai (Hotel Kardopa),5-7 November 2018. Peserta dalam kegiatan tersebut berasal dari kader Muhammadiyah di Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Pematangsiantar, Simalungun, Binjai, dan Langkat, dengan jumlah tidak kurang dari 300 orang.

Peserta dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kota Tanjungbalai sedang mendengarkan pemaparan para pembicara.

Sementara pembicara yang membawakan materi sosialisasi hukum persaingan usaha antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih, Ketua LPCR PW Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Mohammad Yusri Isfa, dan pakar hukum sekaligus Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Abdul Hakim Siagian.

Para pembicara (dari kiri ke kanan): Ketua LPCR Muhammadiyah Sumut Dr. Mohammad Yusri Isfa, Pakar Hukum Dr. Abdul Hakim Siagian, Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar.

Nasril Bahar dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah perlu memberi bantuan kepada KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Sumatera Utara agar pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas berjalan dengan baik.

“KPPU adalah ‘wasit’, mereka butuh bantuan untuk mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan konglomerat terhadap unit ekonomi berbasis komunitas. Muhammadiyah dapat berperan untuk itu,” ujarnya.

Nasril menjelaskan, hal yang paling penting untuk diawasi atas hubungan kerjasama antara konglomerat dan pelaku ekonomi berbasis komunitas atau UKM adalah persoalan distribusi dan promosi.

“Muhammadiyah sangat produktif dalam berwirausaha baik dalam ekonomi kreatif maupun kebutuhan pokok. Dalam konteks pemberdayaan umat, jika Muhammadiyah ingin bersinergi dengan konglomerat, kelembagaan majelis ekonomi perlu memahami dasar hukumnya. Seharusnya ada tempat untuk menampung hasil produksi UKM, kalau konglomerat tidak menyediakan itu mereka juga akan melanggar keputusan kementerian,” jelasnya.

“Ada alokasi untuk UKM yang harus disediakan. Mereka mempromosikan dan mempercepat pembayaran. Tapi banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan minder. Distribusi dan promosi ke wilayah yang lebih luas sangat penting untuk pengembangan usaha berbasis komunitas,” sambung Nasril Bahar yang merupakan Anggota DPR RI asal Dapil Sumut 3 itu.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar sedang menyampaikan pemaparannya.

Senada dengan Nasril, Dr. Guntur Syahputra Saragih menekankan betapa pentingnya pelaku ekonomi berbasis komunitas untuk memahami dasar hukum persaingan usaha. Dijelaskannya, untuk menngantisipasi terjadinya kecurangan terhadap pelaku UKM atau terjadinya monopoli oleh konglomerat, pemerintah telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak tepat.

“Tujuan dari pembentukan UU ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian usaha, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha,” jelasnya.

Komisioner KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih sedang menyampaikan pemaparannya.

Untuk menjamin UU No. 5 Tahun 1999 itu berjalan dengan baik di Sumatera Utara, ia menekankan bahwa KPPU siap untuk selalu bersinergi dengan PW Muhammadiyah dan LPCR. Dengan adanya sinergi antara keduanya, lanjut Dr. Guntur Saragih, banyak pelaku UKM baik dari internal Muhammadiyah maupun diluarnya akan berkembang dan membantu mewujudkan kesejahteraan melalu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Selain itu KPPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM,” tandasnya.

Dukungan dari Nasril Bahar dan Dr. Guntur Saragih itu disambut dengan suka cita oleh Ketua Lembaga LPCR. Ia menyampaikan bahwa dukungan keduanya dapat memberi pengaruh besar kepada setiap Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Sumatera Utara untuk mengembangkan program dan pengembangan amal usaha perserikatan.

“LPCR hanya bertugas mengembangkan program-program Cabang dan Ranting yang sudah ada, tidak melahirkan kegiatan baru. Hubungan LPCR dengan majelis dan lembaga lain seperti katalisator, membantu agar fungsinya berjalan dengan maksimal. Dengan adanya dukungan dari DPR RI dan KPPU, kami semakin optimis, setiap program dan pengembangan amal usaha perserikatan akan semakin mudah terwujud dan dikembangkan,” ungkap Dr. Mohammad Yusri Isfa.

Sementara Dr. Abdul Hakim Siagian dalam kesempatannya menjelaskan, sangat penting bagi pelaku UKM, khsusunya Cabang dan Ranting Muhammadiyah yang menjalankan amal usaha perserikatan untuk memahami dasar hukum persaingan usaha.

“Sebab sejatinya hukum itu menyelamatkan dan memberi keamanan untuk masyarakat, termasuk dalam persoalan persaingan usaha sebagai pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya.

Share This

Nasril Bahar Center