DPR RI Kritisi Peran BPDPKS Dalam Penghimpunan Dana Kelapa Sawit

Jakarta – Terkait Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, dimana melaui aturan ini penggunaan bio diesel diperluas ke berbagai sektor, Komis VI DPR RI menilai peran Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum berjalan secara signifikan.

Ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Pertamina dan PTPN, anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai dana peruntukkan yang dialokasikan yang telah berjalan selma dua tahun belum menyentuh pelayanan umum.

“Dana peruntukkan yang dialokasikan tersebut tidak menyentuh niat awal menghimpun dana tersebut. Niat tersebut seperti peremajaan, kelanjutan kelapa sawit indonesia sebagai cadangan, dan pengembangan SDM,” katanya.

Nasril Bahar mensinyalir adanya penyimpangan dalam hal pengumpulan dana perkebunan kelapa sawit dengan jumlah yang sangat besar, yang semestinya dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan petani kelapa sawit maupun PTPN dalam sektor bio diesel.

“Bukan sedikit loh, cukup banyak, belasan triliun itu. Kemarin di awal 2018 para konglomerasi ini mendapat subsidi dari BPDPKS, seperti Wilmar Grup, Darmex Grup, Musim Mas Grup, dan lainnya. Pertanyaannya hari ini PTPN tak diuntungkan, Pertamina tidak diuntungkan, sementara mereka (konglomerat) yang diuntungkan. Ini ketidakadilan,” tandasnya.

Share This

Nasril Bahar Center