Realisasi E-Money; Insentif atau Beban Pembiayaan?

Uang Elektronik atau Electronic Money yang familiar dalam masyarakat Indonesia sehari-hari dengan sebutan “E-Money” beberapa hari belakangan ini menjadi wacana hangat yang mewarnai media dan obrolan masyarakat. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah yang akan merealisasikan pembayaran jalan tol hanya dengan menggunakan E-Money pada akhir Oktober 2017 mendatang. Selanjutnya, beragam kritikan muncul seiring dengan wacana pemerintah untuk mengenakan biaya disetiap top-up (isi ulang/penambahan saldo) E-Money.

Pengertian E-Money jika mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, didefinisikan sebagai produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. E-Money yang beredar di masyarakat tentunya berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu seperti kartu kredit dan kartu debet. Sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, secara teknis E-Money diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, yang nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Sehingga dapat disimpulkan hadirnya E-Money ditujukan untuk transaksi pembayaran mikro dengan frekuensinya sering, dan membutuhkan pelayanan cepat (memotong waktu pengembalian uang jika transaksi dalam bentuk tunai). Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada pembayaran KRL, Tol, Busway, dan lain-lain.

Dalam pengamatan penulis, setidaknya ada beberapa hal yang mejadi perhatian, diantaranya; Pertama, penggunaan E-Money merupakan suatu upaya untuk mendukung kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi yang bertujuan untuk keamanan dan kecepatan disaat berada di pos-pos pembayaran, serta tak lagi repot mengemas uang koin dari setiap transaksi pembayaran mikro. Tentunya dari hal ini kehidupan masyarakat dapat berjalan makin efektif dan efisien. Di sisi lain, kebijakan ini menguntungkan perbankan karena disaat masyarakat membeli E-Money tentunya ada biaya yang dibebankan (fee based income), dengan demikian ini berpotensi menjadi sumber pemasukan yang cukup besar bagi perbankan. Kedua, rencana pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengenakan biaya disetiap top-up E-Money menjadi kebijakan yang kontradiktif. Di satu sisi BI melaksanakan kampanye GNNT, namun di sisi lain muncul kebijakan pengenaan biaya atau pungutan disetiap top-up E-Money. Alih-alih mendorong masyarakat agar masif menggunakan E-Money dengan memberikan insentif tambahan, Bank Indonesia malah memberikan disinsentif bagi nasabah E-Money (khususnya masyarakat pengguna jasa transportasi umum dan tol). Jika ingin mencari laba tambahan bukankah bisnis E-Money (penjualan kartu) sudah sangat menguntungkan bagi perbankan?

 

Gerakan less cash society seharusnya ditunjang oleh hal-hal yang bersifat meringankan dan memudahkan masyarakat agar semakin cepat berkembang dan teraplikasi secara merata. Masyarakat tentunya akan antusias jika diberikan insentif berupa diskon atau fasilitas praktis yang diberikan seketika (sebagai perbandingan, China memberikan diskon sekitar 20% atau potongan harga bagi setiap pembayaran berbasis non-cash payment dalam hal pembayaran transportasi umum). Jika alasan Bank Indonesia mengenakan biaya di setiap top-up bertujuan untuk peningkatan infrastruktur atau pengembalian dalam bentuk layanan bagi masyarakat mengapa tidak dihitung sekalian/diawal saat pembelian E-Money sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dua kali. Tentunya ini menjadi sandungan suatu kebijakan yang niat awalnya baik.

Berbagai perspektif dan catatan mengenai realisasi E-Money di atas, sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia meninjau kembali pengenaan biaya di setiap top-up E-Money yang dilakukan masyarakat. Dalam hal Pembayaran Mikro, cenderung masyarakat melakukan frekuensi top-up yang sangat sering setiap bulannya, jika ini terlalu dipaksakan (apalagi dengan biaya yang cukup tinggi, misalnya Rp. 1000 sampai Rp. 2.000 setiap kali melakukan top up) tentu akan menjadi beban masyarakat. Seharusnya kebijakan yang baik dan efisien semacam E-Money harus ditopang dengan hal-hal positif lainnya agar semakin bergairah hadir di tengah masyrakat Indonesia. Apalagi E-Money bagi jalan tol bertujuan mempersingkat waktu di setiap pos pembayaran yang dimaksudkan dapat mengurangi kecametan, dan dalam hal lain dengan kepraktisannya bertujuan mendorong masyarakat untuk semakin gemar menggunakan transportasi publik. Oleh karena itu, diharapkan realisasi E-Money di Indonesia dapat mendorong terciptanya ekonomi yang berbiaya murah dan efisien bagi masyarakat.

Share This

4dm1n