PROBLEMATIKA KREDIT USAHA RAKYAT

Kredit Usaha Rakyat atau biasa yang disingkat dan disebut dengan “KUR” adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum bankable (http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Namun dalam teknis pelaksanaanya, calon debitur (penerima KUR) seringkali mengalami kendala mengenai agunan (jaminan) yang dipersyarakatkan oleh Penyalur KUR.

 

AGUNAN (JAMINAN)

Dalam KUR dikenal adanya 2 (dua) jenis Agunan, yaitu Agunan Pokok dan Agunan Tambahan. Agunan Pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR itu sendiri, sedangkan Agunan Tambahan diberlakukan kepada KUR Ritel sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. Dengan kata lain, jika calon penerima KUR masuk dalam skema KUR Mikro, maka menurut Permenko Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tidak diwajibkan adanya agunan tambahan. Berbeda hal nya dengan KUR Ritel, maka menggunakan Agunan Tambahan yang penilaiannya dilakukan oleh Bank Pelaksana.

Dalam pelaksaanya, agunan KUR ini mengalami sejumlah problematika, diantaranya ketika oknum Penyalur KUR yang tetap “ngeyel” dalam menerapkan agunan tambahan terhadap usaha mikro yang plafon nya hanya bekisar diantara Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dalam pantauan penulis, baik melalui media massa maupun dialog langsung dengan masyarakat, banyak yang mengeluhkan bahwa pada praktiknya pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan tambahan diluar agunan pokok (usaha yang dibiayai KUR). Hal ini tentunya menjadi ganjalan besar visi pemerintah untuk meningkatkan sektor usaha kecil demi kesejahteraan rakyat dan perluasan lapangan pekerjaan. Bukankah dalam aturannya, pemerintah sudah memberikan subsidi bunga kepada bank penyalur dan 80% risiko bank sudah dijaminkan kepada pihak penjamin KUR seperti Jamkrindo atau Askrindo? Artinya, bank hanya menanggung sekitar 20% risiko. Jika tetap memaksakan agunan diluar usaha/obyek yang dibiayai oleh KUR tersebut, maka dapat dikatakan Penyalur KUR hanya menunggu hasil manis nya saja, ini tentunya akan mempersulit masyarakat mendapatkan kucuran dana KUR, sehingga patut diduga adanya kemungkinan permainan dalam peyalurannya yang dilakukan oleh oknum penyalur KUR. Hal-hal semacam ini perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan KUR, sehingga visi yang baik dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan persoalan teknis.

 

PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

Penyempuraan pelaksanaan KUR harus terus menerus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan persyaratan penerima KUR yang sifatnya dapat membebani masyarakat dalam memulai usahanya. Asalkan usaha tersebut telah berjalan dan prospektif, sebaiknya pemberian KUR Mikro dapat berjalan lancar dan simultan. Hal ini penting, selain dari tujuan utama untuk menghidupkan usaha kecil / mikro yang dijalankan oleh masyarakat, penyaluran KUR juga dapat menghindarkan masyarakat dari rentenir yang bunganya begitu besar dan menyusahkan masyarakat.

Selanjutnya, penulis juga mengapresiasi adanya kebijakan relaksasi peraturan dalam pelasanaan KUR dengan terbitnya Permenko Perekonomian Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksaan KUR (Perubahan Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015), dimana dalam hal ini adanya penurunan Suku Bunga KUR Mikro menjadi 9% (diharapkan pemerintah secara bertahap dapat menurunkan Suku Bunga KUR Mikro agar semakin rendah). Tentunya ini makin meringankan beban masyarakat dalam pengembalian atau pelunasan KUR. Terlebih dalam situasi ekonomi saat ini dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menyebabkan makin meningkatkan persaingan dalam dunia usaha.

Dengan demikian, hal-hal yang bersifat teknis sebagaimana diuraikan di atas tentunya diharapkan dapat menjadi momentum untuk menghidupkan dan menggairahkan minat masyarakat untuk memulai usaha nya. Sekalipun kecil, namun hal ini bertujuan mulia untuk meningkatkan taraf hidup dan perluasan lapangan pekerjaan. Semata-mata sebagai suatu ikhtiar dalam penguatan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Share This

4dm1n