Menanggapi Usulan “Penjualan” BUMN oleh Menko Kemaritiman

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyoal dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi dalam negeri.

Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar.

Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.

Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN. “Saya bilang ke Presiden, ini tidak sehat,” ujarnya, Selasa (26/9).

Usulan Luhut Binsar Panjaitan ini jelas sebagai bentuk ketidaktaatan Menko Kemaritiman atas Program Nawacita yang diemban Jokowi-JK selalu Presiden dan Wakil Presiden.

Usulan LBP ini juga jelas tidak mendukung kemandirian. Tidak berdiri di atas kaki (kemampuan) sendiri.

Kritik Bank Dunia atas dominasi BUMN di Indonesia hanya sebuah tekanan agar BUMN memberikan ruang gerak usaha untuk swasta. Bukan lagi soal kemitraan antara BUMN dan swasta, melainkan mengatur mana saja usaha, sektor, dan wilayah usaha yang diperuntukan swasta dan tidak diambil semuanya untuk BUMN beserta anak, cucu, dan cicit BUMN.

Bank Dunia sesungguhnya kali ini menyuarakan aspirasi pengusaha swasta yang merasa ruang geraknya menjadi jauh lebih sempit sebagai akibat tanpa pengaturan terhadap BUMN, anak, cucu, dan cicitnya. Dalam hal ini pengusaha swasta menginginkan agar BUMN bukan bertindak sebagai swasta murni yang menyaingi perusahaan swasta dalam negeri dan Multi National Corporation, maupun aliansi strategisnya melankan BUMN yang mendalar fasilitas, priviledge dan kemudahan dari pemerintah untuk lebih berperan ke sektor publik dan maksimum ke ranah semi publik, dimana perusahaan swasta masih mempunyai keterbatasan dan kurangnya insentif untuk layak masuk pada sektor-sektor tersebut.

Sektor swasta dan sebagian ranah semi publik masih diharapkan dapat dimasuki secara lebih leluasa oleh perusahaan swasta tanpa dipersaingkan dengan BUMN, anak, cucu, dan cicit dari BUMN.

Restrukturisasi BUMN perlu diwaspadai sebagai agenda pemulusan politik menggunakan penguasaan aset BUMN. Yang kedua adalah menjual BUMN. Sebenarnya bahasa yang lebih lunak adalah melakukan privatisasi.

Privatisasi bukan hanya mengundang investor swasta dalam negeri, melainkan tidak dibatasi kepada asing untuk masuk dan membeli saham BUMN.

Kegiatan privatisasi ini tidak cocok dengan semangat Nawacita Kemandirian serta nasionalisme yang diusung oleh Presiden Jokowi, platform Kabinet Kerja, dan platform partai pengusung utama pemerintah.

Belajar dari fakta sejarah bahwa kegencaran privatisasi BUMN dan kegiatan konsesi-konsesi diberikan itu tidak ubahnya dengan kegiatan fund rising menjelang suksesi. Suatu cara yang lama yang banyak digunakan oleh mereka sebagaimana dahulu Sun Yat Sen membagi-bagi daratan China bagaikan kue sumberdaya alam kepada para investor Eropa.

Oleh karena itu Presiden Jokowi perlu diingatkan agar pembangunan infrastruktur yang dijadikan momentum pembangunan nasional untuk ingat kembali pada semangat Nawacita dan Kemandirian.

Restrukturisasi dan privatisasi selama dilaksanakan sesuai khittah yang baik masih dapat digunakan untuk mengatur kesempatan berusaha yang lebih baik di Indonesia dan lebih berkeadilan.

BUMN tidak perlu menghabiskan semua sektor usaha tanpa bertindak substitusi melainkan bertindak komplementer terhadap perusahaan swasta. Iklim persaingan untuk ke luar, bukan ke dalam negeri.

H. Nasril Bahar, SE
Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksi PAN
Dapil Sumut – III

Share This

4dm1n